Jakarta, Wartakonsumen.com -- Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perdagangan aset kripto, muncul pula kebutuhan akan perlindungan hukum bagi konsumen.

Di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang memberikan kerangka legal bagi perdagangan kripto.

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka menjadi dasar utama pengaturan ini.

Peraturan tersebut menetapkan bahwa kripto bukanlah alat pembayaran, melainkan aset komoditi digital yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka.

Baca Juga: Mendag Dorong Revisi UU Perlindungan Konsumen, Respons Perubahan Perdagangan Digital

Status ini memberikan kepastian hukum bagi para investor dan pengguna layanan crypto exchange, sekaligus membedakan kripto dari uang elektronik yang diatur oleh Bank Indonesia.

Perlindungan konsumen melalui izin dan pengawasan exchanger

Salah satu aspek penting dari regulasi Bappebti adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan izin sebagai calon pedagang fisik aset kripto.

Baca Juga: Keterlambatan Penerbangan dan Kompensasi, Sudahkah Maskapai Patuhi Regulasi?