Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kementerian Perdagangan terus memperkuat perlindungan konsumen melalui sejumlah langkah strategis, terutama dalam aspek regulasi perdagangan digital. Pemerintah telah menyusun dan mengupayakan penegakan aturan yang lebih komprehensif.

Salah satunya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur perizinan usaha, periklanan, pembinaan, serta pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

“Permendag Nomor 31 Tahun 2023 mewajibkan pelaku usaha lokapasar (marketplace) untuk mendaftarkan usahanya, melarang peredaran barang berbahaya dan ilegal, serta menetapkan tanggung jawab platform niaga elektronik atas barang yang diperdagangkan,” kata Mendag.

Baca Juga: Regulasi Bappebti Jadi Benteng Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto

Selain regulasi, pengawasan dan penindakan juga diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pembentukan Tim Asistensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tim Asistensi Pengawasan PMSE. Pengawasan ini mencakup pelaku usaha daring baik domestik maupun lintas negara yang memperdagangkan produk palsu, berbahaya, atau tidak sesuai ketentuan.

Secara kelembagaan, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat yang cukup lengkap dalam perlindungan konsumen, seperti Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Dalam hal kerja sama, Kemendag terus memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas negara dengan berbagai pihak terkait. Kolaborasi dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menindak platform yang menyebarkan konten atau iklan penipuan, bersama BPKN dalam advokasi hak konsumen, serta dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi arus barang impor agar produk berbahaya atau tidak sesuai standar tidak masuk ke pasar domestik.

Baca Juga: Peran Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menangani Sengketa Properti