“Kerja sama juga dilakukan di tingkat internasional, termasuk dengan ASEAN dan mitra dagang lainnya, untuk menyusun kerangka perlindungan konsumen lintas batas,” ujar Mendag.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah merumuskan kebijakan strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN. Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen.

“Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen melalui penyelarasan dan optimalisasi program lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya,” tuturnya.

Baca Juga: Peran Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menangani Sengketa Properti

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai posisi konsumen di Indonesia masih relatif lemah dibandingkan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih progresif guna melindungi hak konsumen dan menciptakan keseimbangan dengan pelaku usaha.

"Kemendag memiliki peran strategis dalam konteks tersebut, mengingat perlindungan konsumen berkaitan erat dengan pengawasan perdagangan barang dan jasa, termasuk perdagangan lintas batas. Tanpa regulasi yang jelas, konsumen berpotensi dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak sehat, sementara pelaku usaha juga dapat kehilangan kepercayaan,” ujar Filep.

Filep juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi sebagai bagian dari upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045. Ia menilai, konsumen yang berdaya akan mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Baca Juga: Pahami Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Kripto di Indonesia