1. Produk makanan dan minuman.
2. Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
3. Produk kosmetik.
4. Produk kimiawi dan produk hasil rekayasa genetik.
5. Obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan.
6. Bahan baku, bahan tambahan pangan, serta bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.
7. Barang gunaan, termasuk sandang dan aksesori, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, alat tulis, perlengkapan kantor, serta alat kesehatan kelas risiko A.

Pelaku Usaha Diimbau Segera Mengurus Sertifikasi

Dalam kesempatan tersebut, Babe Haikal juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal dapat dikenai sanksi administratif sesuai regulasi yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan produk dari peredaran.

Baca Juga: BPKN RI Tinjau Kesiapan KAI Hadapi Lonjakan Penumpang dan Cuaca Ekstrem di Stasiun Tawang

Karena itu, ia mengajak para pelaku usaha yang produknya masuk dalam kategori wajib halal untuk segera mengajukan sertifikasi.

"Kami mendorong seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan waktu yang tersedia sebelum 18 Oktober 2026. Semakin cepat mempersiapkan sertifikasi halal, semakin baik bagi keberlangsungan usaha, kepercayaan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi," tegasnya.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif. Sertifikasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya perlindungan masyarakat sekaligus kebutuhan pasar yang semakin penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI Cek Kesiapan Terminal Tirtonadi Solo Jelang Nataru