BPOM tidak hanya memberi izin edar, tapi juga melakukan pengawasan pra‑pasar dan pasca‑edar (post‑market monitoring) secara berkala.

Setelah insiden sering terjadi, dengan korban gagal ginjal akibat obat sirup tercemar, BPOM memperkuat pengawasan dengan penarikan produk, penghentian produksi, pencabutan sertifikat CPOB, dan pemusnahan stok ilegal lainnya.

BPOM juga aktif meluncurkan program edukasi dan literasi konsumen seperti Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di seluruh Indonesia, termasuk aplikasi BPOM Mobile dan gerakan seperti GENPOPA untuk memupuk kesadaran publik terhadap keselamatan obat dan pangan aman.

Baca Juga: Peran Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menangani Sengketa Properti

Tak hanya itu, BPOM juga menerima aduan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang terhubung dengan SP4N‑LAPOR, HaloBPOM, media sosial, maupun aplikasi mobile, sehingga memperkuat mekanisme pengaduan konsumen.

Hak Konsumen dan Jalur Sengketa

Komunitas daring menunjukkan ketidakpuasan terhadap lembaga pengawas. Kritik ini menyoroti kebutuhan kuat akan sistem audit proaktif agar merek‑merek farmasi tidak hanya lolos izin awal tetapi juga menjaga kualitas sepanjang masa edarnya.

Baca Juga: Pahami Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Kripto di Indonesia