Mereka juga dapat meminta petugas untuk melakukan pengecekan ulang pada kWh meter jika diduga ada kesalahan pencatatan.

Namun, banyak konsumen merasa enggan atau tidak tahu harus mulai dari mana saat ingin melaporkan pelanggaran hak tersebut.

Di sinilah peran lembaga seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menjadi penting sebagai jembatan advokasi.

YLKI sering kali menerima pengaduan terkait layanan PLN dan turut mengawasi implementasi kebijakan energi nasional dari perspektif perlindungan konsumen.

Tentu saja, hak konsumen juga disertai dengan kewajiban. Konsumen harus membayar tagihan tepat waktu, menjaga instalasi listrik di rumah agar sesuai standar keselamatan, dan tidak melakukan penyalahgunaan seperti sambungan liar atau memanipulasi meteran.

PLN sendiri beberapa tahun terakhir telah berupaya meningkatkan transparansi dan pelayanan publik melalui transformasi digital, seperti aplikasi PLN Mobile yang memudahkan pelanggan melaporkan gangguan, membeli token, hingga mendapatkan informasi tagihan.