Data dari Ditjen Perhubungan Udara menunjukkan bahwa dalam semester pertama tahun 2024, maskapai LCC menyumbang lebih dari 60 persen total kasus delay penerbangan domestik.

Ketepatan waktu bukanlah sekadar kenyamanan, melainkan bagian dari hak konsumen yang harus dijamin oleh penyelenggara jasa.

Di sisi lain, proses penanganan komplain dan permintaan pengembalian dana (refund) di maskapai berbiaya rendah juga kerap menimbulkan frustrasi.

Baca Juga: Refund Tiket Penerbangan yang Berlarut-larut, Di Mana Otoritas Perlindungan Konsumen?

Banyak konsumen mengeluhkan tidak adanya kejelasan prosedur, respon lambat dari layanan pelanggan, serta penolakan refund yang tidak disertai alasan kuat.

Dalam beberapa kasus, maskapai bahkan menerapkan potongan yang sangat besar pada nilai refund, dengan alasan biaya administrasi dan kebijakan tarif promo yang tidak dapat dikembalikan.

Dalam hal ini, regulasi sebenarnya sudah cukup jelas. Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 185 Tahun 2015 menetapkan standar pelayanan minimum, termasuk hak konsumen untuk mendapat kompensasi atas keterlambatan, pembatalan, atau penurunan kelas layanan.

Baca Juga: Bappebti Blokir Lebih Seribu Situs PBK Ilegal Sepanjang Tahun 2023