Jakarta, Wartakonsumen.com — Bank Indonesia (BI) menyatakan masih terdapat sejumlah sektor ekonomi yang memiliki peluang besar untuk memperoleh tambahan pembiayaan dari perbankan. Potensi tersebut terlihat dari masih tingginya fasilitas kredit yang sebenarnya telah disetujui bank, namun hingga kini belum dicairkan atau belum dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan hal itu dalam sesi policy dialogue pada agenda Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin. Menurut dia, kondisi tersebut tercermin dari rasio pinjaman yang belum dicairkan atau undisbursed loan yang masih tinggi di beberapa sektor usaha.

“Ada beberapa sektor yang rasio undisbursed loan terhadap plafon di sektoral itu jauh di atas dibandingkan rata-ratanya. Artinya apa? Masih banyak ruang bagi bank atau bagi sektor tersebut untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan,” kata Destry.

Ia menjelaskan, tingginya rasio tersebut menjadi sinyal bahwa bank sebenarnya telah menyediakan plafon kredit cukup besar, namun realisasi penggunaannya belum optimal. Dengan kata lain, masih ada kapasitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan ekspansi usaha di berbagai sektor produktif.

Sejumlah sektor yang disebut masih memiliki ruang pembiayaan besar antara lain sektor pertanian, jasa dunia usaha, konstruksi, serta transportasi dan pengangkutan. Sektor-sektor ini dinilai masih berpotensi meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan usaha, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.

Menurut Destry, sektor pertanian memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional dan rantai pasok bahan baku industri. Dukungan pembiayaan yang lebih kuat kepada sektor ini dinilai dapat meningkatkan produktivitas, modernisasi alat produksi, serta memperluas kapasitas usaha para pelaku agribisnis.

Di sisi lain, sektor jasa dunia usaha juga dinilai memiliki prospek besar seiring meningkatnya kebutuhan layanan penunjang kegiatan ekonomi. Pembiayaan pada sektor ini berpotensi mendorong pertumbuhan perusahaan jasa profesional, logistik, teknologi pendukung bisnis, hingga layanan konsultasi yang dibutuhkan dunia usaha.

Sementara itu, sektor konstruksi masih membutuhkan pembiayaan besar untuk menopang pembangunan infrastruktur, kawasan industri, perumahan, serta berbagai proyek strategis lainnya. Adapun sektor transportasi dan pengangkutan juga dinilai memerlukan dukungan modal untuk memperkuat distribusi barang dan mobilitas masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data Bank Indonesia, total nilai fasilitas pinjaman yang belum digunakan mencapai Rp2.527,46 triliun. Nilai tersebut setara dengan 22,59 persen dari total plafon kredit yang telah tersedia di sistem perbankan.

Angka itu menunjukkan bahwa lebih dari seperlima fasilitas kredit yang sudah disiapkan bank masih belum terserap. Kondisi ini dipandang sebagai peluang besar untuk meningkatkan intermediasi perbankan, khususnya dalam mendorong pembiayaan ke sektor riil yang memiliki kebutuhan modal kerja maupun investasi.

PINISI Didorong Percepat Penyaluran Kredit

Secara umum, undisbursed loan merujuk pada fasilitas kredit yang telah memperoleh persetujuan dari bank, tetapi belum dicairkan seluruhnya atau belum digunakan oleh debitur. Biasanya kondisi ini terjadi karena pencairan dilakukan bertahap sesuai progres proyek, kebutuhan usaha, atau masih adanya proses administrasi lanjutan.

Dalam konteks perekonomian, tingginya undisbursed loan dapat dibaca dari dua sisi. Pertama, bank masih memiliki komitmen pembiayaan yang besar terhadap dunia usaha. Kedua, masih terdapat hambatan yang menyebabkan fasilitas tersebut belum terserap secara optimal.

“Nah di sinilah tempatnya bagaimana PINISI ini akhirnya kita berusaha untuk mempertemukan antara sisi kebutuhan pembiayaan dari korporasi dan konsumen dengan sisi pendanaan dari perbankan,” ujarnya.

Melalui program PINISI, Bank Indonesia ingin mempercepat proses intermediasi antara pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan lembaga perbankan yang memiliki kapasitas pendanaan. Program ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan dunia usaha agar lebih cepat memperoleh akses pembiayaan sesuai kebutuhan bisnisnya.

Destry menambahkan, pertumbuhan kredit perbankan hingga Maret 2026 masih berada di kisaran 9,5 persen. Meski tetap tumbuh positif, kontribusi terbesar masih berasal dari kelompok bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran bank-bank pelat merah masih dominan dalam menopang ekspansi kredit nasional. Sementara itu, kontribusi dari bank swasta nasional maupun kantor cabang bank asing dinilai masih dapat ditingkatkan agar struktur pembiayaan menjadi lebih merata dan kompetitif.

Karena itu, BI mendorong agar bank swasta dan kantor cabang bank asing mengambil peran lebih besar dalam menyalurkan kredit, khususnya ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk berekspansi.
Keterlibatan lebih luas dari berbagai kelompok bank dinilai penting untuk memperbesar kapasitas penyaluran kredit nasional. Selain itu, diversifikasi sumber pembiayaan juga dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku usaha dalam memperoleh skema pendanaan yang sesuai.
Destry juga menyoroti masih adanya kendala berupa asimetri informasi yang menghambat proses penyaluran kredit. Kondisi ini terjadi ketika pihak bank dan calon debitur memiliki informasi yang tidak seimbang terkait kondisi usaha, risiko bisnis, maupun kelayakan proyek yang akan dibiayai.
Akibatnya, proses pengambilan keputusan kredit menjadi lebih lama atau bahkan tertunda karena bank membutuhkan verifikasi lebih mendalam. Di sisi lain, pelaku usaha yang sebenarnya layak memperoleh pembiayaan belum tentu mampu menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap.
Melalui PINISI, BI berupaya membantu mengurangi hambatan tersebut dengan mempertemukan pelaku usaha, investor, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam satu ekosistem pembiayaan yang lebih terintegrasi.
Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kesiapan proyek yang akan dibiayai. Dengan kesiapan proyek yang lebih matang, bank diharapkan memiliki keyakinan lebih tinggi dalam menyalurkan kredit karena risiko pembiayaan dapat ditekan.
Selain itu, peningkatan kelayakan pembiayaan menjadi salah satu fokus utama. Proyek atau usaha yang memiliki tata kelola baik, prospek jelas, dan dokumen pendukung lengkap akan lebih mudah memperoleh akses kredit dari perbankan.
Bank Indonesia juga ingin memastikan agar realisasi pembiayaan berjalan lebih efektif. Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui tidak hanya berhenti pada tahap komitmen, tetapi benar-benar dicairkan dan digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.
Optimalisasi penyaluran kredit dipandang penting karena pembiayaan perbankan masih menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika kredit mengalir lancar ke sektor riil, maka kegiatan produksi, investasi, konsumsi, dan penyerapan tenaga kerja berpotensi meningkat.
Ke depan, BI berharap sinergi antara regulator, perbankan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain dapat terus diperkuat. Dengan begitu, ruang pembiayaan yang saat ini masih besar dapat segera dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)