Semarang, Wartakonsumen.com -- Kisah perampasan kendaraan oleh debt collector seolah tak pernah surut dari pemberitaan. Tak sedikit masyarakat yang menjadi korban tindakan sepihak dari penagih utang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan atau leasing.

Dengan alasan menunggak cicilan, kendaraan roda dua maupun roda empat kerap diambil paksa di tengah jalan atau bahkan di depan rumah, tanpa surat pengadilan ataupun kejelasan prosedur hukum.

Belakangan ini, kasus seperti ini makin sering terjadi dan meresahkan. Tak jarang, pemilik kendaraan tidak memiliki cukup pemahaman hukum, sehingga tidak berdaya ketika berhadapan dengan oknum debt collector yang datang bergerombol dan bersikap intimidatif. Padahal,

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah menegaskan bahwa eksekusi terhadap kendaraan yang dijaminkan secara fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak.

Baca Juga: Leasing Tidak Bisa Menarik Kendaraan Tanpa Putusan Wanprestasi Melalui Pengadilan

Eksekusi Harus Lewat Putusan Pengadilan

Dalam dua putusan MK yang menjadi rujukan utama, dinyatakan bahwa objek fidusia seperti kendaraan bermotor tidak bisa ditarik secara sepihak oleh leasing tanpa melalui proses pengadilan.

Hal ini berlaku kecuali si debitur secara sukarela mengakui bahwa dirinya wanprestasi (cedera janji). Artinya, jika debitur tidak mengakui adanya keterlambatan atau pelanggaran kontrak, maka kreditur atau leasing harus lebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.

Baca Juga: Debitur Tak Perlu Panik, Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum dalam Eksekusi Fidusia