Putusan ini lahir dari kenyataan bahwa selama ini eksekusi fidusia sering dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa proses hukum yang adil bagi konsumen.

MK pun menyatakan, prinsip negara hukum mengharuskan perlindungan terhadap hak setiap warga negara, termasuk hak atas barang miliknya. Karena itu, meskipun kendaraan dijadikan jaminan fidusia, kreditur tetap tidak bisa serta-merta menarik kendaraan tanpa dasar hukum yang jelas.

Jangan Tanda Tangani Jika Dipaksa

Baca Juga: Mencari Titik Temu Antara Perlindungan Konsumen dan Kepastian Hukum Perjanjian Fidusia

Salah satu modus yang sering digunakan oleh debt collector adalah memaksa pemilik kendaraan menandatangani surat serah terima atau berita acara penarikan.

Di sinilah letak jebakan hukumnya. Jika konsumen menandatangani dokumen tersebut, maka itu bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan wanprestasi, yang berarti kendaraan boleh ditarik secara sah oleh kreditur.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak gegabah. Jika kendaraan hendak ditarik dan tidak ada surat putusan pengadilan yang sah, pemilik kendaraan berhak menolak.

Baca Juga: Peringati Hari Hak Konsumen Sedunia, BPKN Tekankan Penguatan Perlindungan Konsumen di Era AI dan Implementasi ODR