Semarang, Wartakonsumen.com -- Layanan transportasi udara di Indonesia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, di balik kenyamanan terbang, tidak sedikit konsumen yang mengalami berbagai masalah, mulai dari penundaan (delay), pembatalan sepihak, hingga pemindahan terminal secara mendadak.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana hak-hak konsumen di sektor ini dilindungi?

Pengalaman penumpang yang kurang menyenangkan bukanlah hal baru. Penundaan jadwal keberangkatan yang tak kunjung mendapat kompensasi, perubahan rute penerbangan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan memadai, hingga layanan ground handling yang minim informasi sering kali menjadi momok dalam dunia penerbangan domestik.

Banyak penumpang yang merasa dirugikan oleh maskapai namun tidak tahu harus mengadu ke mana. Bahkan, sebagian merasa pasrah karena beranggapan bahwa maskapai memiliki kekuasaan penuh atas jadwal dan kebijakan penerbangan.

Baca Juga: Mendag Dorong Revisi UU Perlindungan Konsumen, Respons Perubahan Perdagangan Digital

Padahal, dalam sistem hukum konsumen, maskapai hanyalah penyedia jasa yang tunduk pada kewajiban untuk memberikan pelayanan yang layak dan menghormati hak-hak konsumen.

Perlindungan Konsumen Telah Diatur Negara

Perlindungan terhadap konsumen transportasi udara sebenarnya telah dijamin melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar utama yang mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa transportasi.

Baca Juga: Keterlambatan Penerbangan dan Kompensasi, Sudahkah Maskapai Patuhi Regulasi?