Secara khusus, sektor penerbangan juga diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Regulasi ini secara eksplisit mewajibkan maskapai memberikan kompensasi kepada penumpang dalam kondisi tertentu, seperti keterlambatan (delay), pembatalan penerbangan, hingga kehilangan bagasi.

Keterlambatan selama 30 menit hingga 1 jam, misalnya, harus disertai pemberian minuman ringan. Bila keterlambatan mencapai 3 jam atau lebih, maskapai wajib memberikan makanan berat atau bahkan mengganti ongkos tiket jika penumpang membatalkan perjalanan.

Baca Juga: Begini Regulasi dan Implementasi Perlindungan Nasabah Asuransi

Sayangnya, masih banyak maskapai yang abai atau bahkan menghindar dari tanggung jawab ini.

Kompensasi yang Sulit Diakses

Permasalahan lain yang kerap dikeluhkan konsumen adalah proses pengajuan kompensasi yang rumit. Alih-alih mendapat ganti rugi secara otomatis, penumpang sering kali dipaksa mengisi formulir panjang, menunggu klarifikasi yang lama, bahkan harus bolak-balik ke bandara atau menghubungi call center yang tidak responsif.

Baca Juga: Regulasi Bappebti Jadi Benteng Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto