Jakarta, Wartakonsumen.com -- Industri asuransi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga. Namun di balik pertumbuhan itu, banyak keluhan dari konsumen yang merasa dirugikan akibat minimnya transparansi informasi, proses klaim yang berbelit-belit, atau bahkan penolakan klaim tanpa alasan yang jelas.

Inilah yang menjadi alasan utama pentingnya kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang tak hanya mengawasi industri jasa keuangan, tetapi juga melindungi kepentingan konsumen.

Dasar Hukum dan Strategi Perlindungan

Perlindungan konsumen dalam industri asuransi diatur dalam berbagai regulasi yang mengikat.

Baca Juga: Mendag Dorong Revisi UU Perlindungan Konsumen, Respons Perubahan Perdagangan Digital

Secara umum, OJK mendapatkan kewenangannya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kewenangan tersebut kemudian dituangkan lebih rinci dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang diperbarui menjadi POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

Regulasi tersebut menekankan pentingnya transparansi, perlakuan yang adil, serta kemudahan dalam menyampaikan keluhan atau menyelesaikan sengketa antara konsumen dan perusahaan asuransi.

Salah satu aspek penting dari regulasi ini adalah kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen.

Baca Juga: Keterlambatan Penerbangan dan Kompensasi, Sudahkah Maskapai Patuhi Regulasi?