Jakarta, Wartakonsumen.com -- Konsumen asuransi di Indonesia kerap kali menghadapi persoalan pelik yang berakar pada minimnya pemahaman terhadap isi polis asuransi. Dalam banyak kasus, ketidaktahuan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan konsumen, melainkan juga karena lemahnya transparansi dari pihak perusahaan asuransi.

Persoalan transparansi informasi ini menjadi titik krusial dalam perlindungan konsumen di sektor asuransi.

Tidak sedikit kasus pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang bermuara pada salah tafsir atau bahkan tidak dibacanya klausul penting dalam polis.

Padahal, polis merupakan kontrak legal yang mengikat kedua belah pihak—nasabah dan perusahaan asuransi.

Baca Juga: Ketahui Lima Hak Nasabah Asuransi Menurut Standar Perlindungan Konsumen

Antara Bahasa Hukum dan Bahasa Konsumen

Salah satu tantangan utama adalah penggunaan bahasa hukum yang kompleks dan tidak ramah pembaca awam.

Polis kerap kali menggunakan istilah teknis seperti “pembebasan premi”, “masa tunggu”, “uang pertanggungan”, hingga “pengecualian manfaat”, yang bagi masyarakat umum bisa sangat membingungkan.

Baca Juga: Asuransi Unit Link dan Perlindungan Konsumen, Antara Investasi dan Proteksi