Tantangan utama dalam perlindungan konsumen pada layanan asuransi digital adalah rendahnya transparansi informasi serta ketimpangan pengetahuan antara pelaku usaha dan pengguna jasa.

Dalam banyak kasus, platform digital cenderung menyederhanakan informasi untuk mempercepat proses transaksi. Akibatnya, konsumen tidak memperoleh penjelasan yang utuh tentang pengecualian, masa tunggu, atau prosedur klaim.

Selain itu, potensi penyalahgunaan data pribadi juga menjadi ancaman serius.

Dalam proses pendaftaran asuransi digital, konsumen diminta menyerahkan data sensitif, seperti KTP, NPWP, rekam medis, bahkan data biometrik. Jika tidak dikelola dengan baik, data ini dapat bocor atau disalahgunakan oleh pihak ketiga.

OJK sebenarnya telah merespons tantangan ini dengan menerbitkan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD), yang mewajibkan pelaku industri digital, termasuk asuransi, untuk menjalankan prinsip perlindungan konsumen, transparansi, dan keamanan data.

Namun, implementasi di lapangan masih belum merata. Banyak penyedia layanan asuransi digital yang belum memiliki mekanisme pengaduan yang memadai atau sistem perlindungan data yang kuat.