Jakarta, Wartakonsumen.com -- Asuransi jiwa semestinya menjadi jaminan finansial bagi keluarga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pihak tertanggung. Namun dalam praktiknya, banyak konsumen yang mengalami kesulitan dalam proses klaim asuransi jiwa, terutama saat pihak perusahaan asuransi menolak klaim dengan alasan yang dinilai tidak transparan.

Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian publik adalah penolakan klaim karena dianggap terjadi wanprestasi dari pihak tertanggung, seperti tidak menyebutkan riwayat kesehatan secara lengkap saat awal pengisian polis.

Padahal, dalam banyak kasus, kelalaian tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam pengisian dokumen awal.

Beberapa perusahaan asuransi juga kurang proaktif dalam memberikan pemahaman mengenai istilah medis dan teknis dalam polis, yang mengakibatkan kesalahan administratif dari pihak konsumen.

Baca Juga: Ketahui Lima Hak Nasabah Asuransi Menurut Standar Perlindungan Konsumen

Kasus ini menjadi gambaran betapa lemahnya posisi tawar konsumen terhadap perusahaan asuransi jiwa yang memiliki sistem birokrasi internal cukup kompleks.

Dalam situasi seperti ini, konsumen kerap kali tidak memahami haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum maupun saluran pengaduan yang tersedia.

Peran OJK dan LAPS SJK dalam Penyelesaian Sengketa

Baca Juga: Asuransi Unit Link dan Perlindungan Konsumen, Antara Investasi dan Proteksi