Penting dipahami bahwa dalam konteks pelayanan publik seperti transportasi udara, tanggung jawab terhadap informasi bukan hanya urusan satu pihak.

Koordinasi antara maskapai, operator bandara, dan regulator menjadi kunci utama agar hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Terlebih lagi, bandara dengan skala besar dan kompleksitas tinggi seharusnya memiliki sistem manajemen penumpang yang canggih dan terintegrasi.

Baca Juga: Sosialisasi Perlindungan Konsumen “Cerdas di Era Digital“ di Sulawesi Utara

Notifikasi digital, petunjuk arah interaktif di lokasi, dan kehadiran petugas layanan pelanggan harus dioptimalkan, bukan hanya bergantung pada media sosial atau pengumuman satu arah.

Kerugian yang ditanggung konsumen akibat perpindahan terminal mendadak juga tidak bisa dianggap sepele. Tiket hangus, waktu terbuang, hingga keperluan mendesak yang gagal terpenuhi menjadi dampak nyata dari kekacauan informasi ini.

Ironisnya, belum ada mekanisme kompensasi standar yang bisa diperoleh penumpang dalam kasus seperti ini, kecuali mereka mengajukan gugatan atau pengaduan secara formal yang prosesnya tidak mudah dan memakan waktu.