Penumpang Tertinggal karena Pindah Terminal, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Sayangnya, tidak semua maskapai dan pengelola bandara menyampaikan informasi perubahan ini secara efektif kepada penumpang. Akibatnya, banyak konsumen tertinggal pesawat karena datang ke terminal yang salah atau tidak cukup waktu untuk berpindah lokasi.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan tanggung jawab antara pihak maskapai, pengelola bandara, dan pemerintah sebagai regulator.
Dalam sebuah sistem transportasi modern, perpindahan terminal seharusnya tidak menjadi faktor risiko bagi konsumen yang telah membeli tiket dan hadir tepat waktu.
Apalagi jika perpindahan tersebut dilakukan dalam waktu singkat dan tidak dikomunikasikan dengan baik. Persoalan ini bukan hanya soal ketidaknyamanan, tetapi menyangkut perlindungan hak konsumen atas informasi, pelayanan, dan keadilan.
Kasus semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Salah satu contoh yang sempat ramai diberitakan terjadi pada akhir 2022, saat sejumlah penumpang maskapai domestik mengeluhkan kehilangan penerbangan karena tidak mengetahui bahwa jadwal keberangkatan mereka dipindah dari Terminal 1 ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.
Informasi memang diunggah oleh pihak Angkasa Pura II melalui media sosial dan situs resmi bandara, namun tidak semua penumpang memantau informasi tersebut secara berkala.
Di sisi lain, maskapai hanya mengandalkan notifikasi email atau SMS otomatis yang tidak selalu sampai atau terbaca oleh konsumen.
Dalam situasi seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Secara prinsip, maskapai adalah pihak pertama yang wajib menginformasikan kepada penumpang jika terjadi perubahan teknis termasuk lokasi keberangkatan.
Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 185 Tahun 2015 bahwa penyelenggara angkutan udara berkewajiban memberi pelayanan informasi secara jelas, tepat waktu, dan akurat.
Jika terjadi perubahan mendadak, maskapai wajib mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa seluruh penumpang mengetahui dan tidak dirugikan.
Namun, dalam praktiknya, maskapai sering kali berdalih bahwa perubahan terminal adalah kebijakan pengelola bandara dan di luar kendali mereka.
Sementara itu, pengelola bandara merasa bahwa mereka telah cukup memberikan informasi melalui kanal-kanal publik. Konsumen pun terjebak dalam kondisi saling lempar tanggung jawab, tanpa saluran pengaduan yang responsif.
Penting dipahami bahwa dalam konteks pelayanan publik seperti transportasi udara, tanggung jawab terhadap informasi bukan hanya urusan satu pihak.
Koordinasi antara maskapai, operator bandara, dan regulator menjadi kunci utama agar hak-hak konsumen tetap terlindungi.
Terlebih lagi, bandara dengan skala besar dan kompleksitas tinggi seharusnya memiliki sistem manajemen penumpang yang canggih dan terintegrasi.
Notifikasi digital, petunjuk arah interaktif di lokasi, dan kehadiran petugas layanan pelanggan harus dioptimalkan, bukan hanya bergantung pada media sosial atau pengumuman satu arah.
Kerugian yang ditanggung konsumen akibat perpindahan terminal mendadak juga tidak bisa dianggap sepele. Tiket hangus, waktu terbuang, hingga keperluan mendesak yang gagal terpenuhi menjadi dampak nyata dari kekacauan informasi ini.
Ironisnya, belum ada mekanisme kompensasi standar yang bisa diperoleh penumpang dalam kasus seperti ini, kecuali mereka mengajukan gugatan atau pengaduan secara formal yang prosesnya tidak mudah dan memakan waktu.
YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen nasional menyatakan bahwa informasi mengenai perpindahan terminal harus dianggap sebagai bagian dari pelayanan minimum maskapai dan bandara.
Dalam beberapa pernyataannya, YLKI juga mendesak adanya kebijakan kompensasi jika perpindahan terminal menyebabkan penumpang kehilangan penerbangan. Sebab, kegagalan informasi bukanlah kesalahan konsumen, melainkan kegagalan sistem komunikasi dari penyelenggara jasa transportasi.
Di negara lain, praktik semacam ini umumnya disertai dengan sistem notifikasi otomatis berbasis aplikasi, serta layanan konsumen di lokasi yang langsung membantu penumpang berpindah terminal.
Bahkan di beberapa bandara, petugas maskapai akan menjemput penumpang yang keliru lokasi dan mengantarnya langsung ke gate keberangkatan jika waktu sudah mepet.
Ini bukan bentuk keramahan semata, tetapi standar layanan yang memang ditetapkan dalam sistem perlindungan konsumen di sektor penerbangan.
Indonesia perlu belajar dari praktik tersebut. Dengan makin banyaknya penumpang udara pasca pandemi, dan bertambah kompleksnya manajemen terminal di bandara besar, maka jaminan informasi yang akurat dan tepat waktu harus menjadi prioritas utama.
Maskapai dan pengelola bandara perlu membangun sistem komunikasi yang lebih solid dan langsung ke penumpang, bukan hanya mengandalkan kanal umum.
Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Otoritas Bandara, harus mendorong penerapan standar minimum pelayanan ini dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran yang menyebabkan kerugian konsumen.
Selain itu, platform pengaduan terpadu dan kompensasi otomatis bisa menjadi jalan keluar dari masalah klasik yang terus berulang ini.
Tanpa reformasi komunikasi layanan, konsumen akan terus menjadi korban dari ketidaksiapan sistem yang seharusnya hadir untuk melayani, bukan menyulitkan.
Perlindungan terhadap penumpang bukan sekadar regulasi, tapi juga implementasi nyata di lapangan. Dan selama belum ada kejelasan tanggung jawab dalam setiap kejadian seperti ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara akan terus tergerus oleh rasa kecewa. (*)
Sorotan
Transparansi Informasi Polis Asuransi, Antara Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Perusahaan
26 Jul 2025, 10:27 WIB
Tanggung Jawab Platform dan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto
25 Jul 2025, 14:06 WIB
Crypto
25 Jul 2025, 13:53 WIB
FMCG
24 Jul 2025, 23:09 WIB
FMCG
24 Jul 2025, 23:07 WIB
FMCG
24 Jul 2025, 23:04 WIB
FMCG
24 Jul 2025, 23:00 WIB
Pilihan Redaksi
Energi
24 Jul 2025, 22:32 WIB
Energi
24 Jul 2025, 22:31 WIB
Properti
24 Jul 2025, 21:52 WIB
Properti
24 Jul 2025, 21:39 WIB
Leasing
23 Jul 2025, 12:28 WIB
Baca Juga
Leasing
23 Jul 2025, 12:26 WIB
Leasing
23 Jul 2025, 10:26 WIB
Leasing
21 Jul 2025, 20:03 WIB
Kesehatan
21 Jul 2025, 16:47 WIB
Kesehatan
21 Jul 2025, 12:28 WIB
Berita Lainnya
Kesehatan
21 Jul 2025, 11:43 WIB
Kesehatan
21 Jul 2025, 10:48 WIB
Telekomunikasi
15 Jul 2025, 16:27 WIB
Liputan
20 Feb 2025, 16:59 WIB
Liputan
20 Feb 2025, 16:11 WIB







