Home
»
Transportasi
»
Detail Berita


Penumpang Tertinggal karena Pindah Terminal, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Foto: Ground staff bandara adalah orang yang bekerja di darat untuk memastikan kelancaran operasional bandara serta kenyamanan penumpang sebelum dan sesudah penerbangan
Media Partnerships
Oleh : Anne Marie Heidija

Jakarta, Wartakonsumen.com — Perjalanan udara di Indonesia tak jarang diwarnai pengalaman buruk akibat perpindahan terminal secara mendadak tanpa pemberitahuan yang memadai. Bandara-bandara besar seperti Soekarno-Hatta di Cengkareng, Juanda di Surabaya, atau Kualanamu di Medan sering kali mengalami perubahan terminal keberangkatan maupun kedatangan untuk penerbangan domestik maupun internasional.

Sayangnya, tidak semua maskapai dan pengelola bandara menyampaikan informasi perubahan ini secara efektif kepada penumpang. Akibatnya, banyak konsumen tertinggal pesawat karena datang ke terminal yang salah atau tidak cukup waktu untuk berpindah lokasi.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan tanggung jawab antara pihak maskapai, pengelola bandara, dan pemerintah sebagai regulator.

Dalam sebuah sistem transportasi modern, perpindahan terminal seharusnya tidak menjadi faktor risiko bagi konsumen yang telah membeli tiket dan hadir tepat waktu.

Apalagi jika perpindahan tersebut dilakukan dalam waktu singkat dan tidak dikomunikasikan dengan baik. Persoalan ini bukan hanya soal ketidaknyamanan, tetapi menyangkut perlindungan hak konsumen atas informasi, pelayanan, dan keadilan.

Kasus semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Salah satu contoh yang sempat ramai diberitakan terjadi pada akhir 2022, saat sejumlah penumpang maskapai domestik mengeluhkan kehilangan penerbangan karena tidak mengetahui bahwa jadwal keberangkatan mereka dipindah dari Terminal 1 ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

Informasi memang diunggah oleh pihak Angkasa Pura II melalui media sosial dan situs resmi bandara, namun tidak semua penumpang memantau informasi tersebut secara berkala.

Di sisi lain, maskapai hanya mengandalkan notifikasi email atau SMS otomatis yang tidak selalu sampai atau terbaca oleh konsumen.

Dalam situasi seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Secara prinsip, maskapai adalah pihak pertama yang wajib menginformasikan kepada penumpang jika terjadi perubahan teknis termasuk lokasi keberangkatan.

Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 185 Tahun 2015 bahwa penyelenggara angkutan udara berkewajiban memberi pelayanan informasi secara jelas, tepat waktu, dan akurat.

Jika terjadi perubahan mendadak, maskapai wajib mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa seluruh penumpang mengetahui dan tidak dirugikan.

Namun, dalam praktiknya, maskapai sering kali berdalih bahwa perubahan terminal adalah kebijakan pengelola bandara dan di luar kendali mereka.

Sementara itu, pengelola bandara merasa bahwa mereka telah cukup memberikan informasi melalui kanal-kanal publik. Konsumen pun terjebak dalam kondisi saling lempar tanggung jawab, tanpa saluran pengaduan yang responsif.

Penting dipahami bahwa dalam konteks pelayanan publik seperti transportasi udara, tanggung jawab terhadap informasi bukan hanya urusan satu pihak.

Koordinasi antara maskapai, operator bandara, dan regulator menjadi kunci utama agar hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Terlebih lagi, bandara dengan skala besar dan kompleksitas tinggi seharusnya memiliki sistem manajemen penumpang yang canggih dan terintegrasi.

Notifikasi digital, petunjuk arah interaktif di lokasi, dan kehadiran petugas layanan pelanggan harus dioptimalkan, bukan hanya bergantung pada media sosial atau pengumuman satu arah.

Kerugian yang ditanggung konsumen akibat perpindahan terminal mendadak juga tidak bisa dianggap sepele. Tiket hangus, waktu terbuang, hingga keperluan mendesak yang gagal terpenuhi menjadi dampak nyata dari kekacauan informasi ini.

Ironisnya, belum ada mekanisme kompensasi standar yang bisa diperoleh penumpang dalam kasus seperti ini, kecuali mereka mengajukan gugatan atau pengaduan secara formal yang prosesnya tidak mudah dan memakan waktu.

YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen nasional menyatakan bahwa informasi mengenai perpindahan terminal harus dianggap sebagai bagian dari pelayanan minimum maskapai dan bandara.

Dalam beberapa pernyataannya, YLKI juga mendesak adanya kebijakan kompensasi jika perpindahan terminal menyebabkan penumpang kehilangan penerbangan. Sebab, kegagalan informasi bukanlah kesalahan konsumen, melainkan kegagalan sistem komunikasi dari penyelenggara jasa transportasi.

Di negara lain, praktik semacam ini umumnya disertai dengan sistem notifikasi otomatis berbasis aplikasi, serta layanan konsumen di lokasi yang langsung membantu penumpang berpindah terminal.

Bahkan di beberapa bandara, petugas maskapai akan menjemput penumpang yang keliru lokasi dan mengantarnya langsung ke gate keberangkatan jika waktu sudah mepet.

Ini bukan bentuk keramahan semata, tetapi standar layanan yang memang ditetapkan dalam sistem perlindungan konsumen di sektor penerbangan.

Indonesia perlu belajar dari praktik tersebut. Dengan makin banyaknya penumpang udara pasca pandemi, dan bertambah kompleksnya manajemen terminal di bandara besar, maka jaminan informasi yang akurat dan tepat waktu harus menjadi prioritas utama.

Maskapai dan pengelola bandara perlu membangun sistem komunikasi yang lebih solid dan langsung ke penumpang, bukan hanya mengandalkan kanal umum.

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Otoritas Bandara, harus mendorong penerapan standar minimum pelayanan ini dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran yang menyebabkan kerugian konsumen.

Selain itu, platform pengaduan terpadu dan kompensasi otomatis bisa menjadi jalan keluar dari masalah klasik yang terus berulang ini.

Tanpa reformasi komunikasi layanan, konsumen akan terus menjadi korban dari ketidaksiapan sistem yang seharusnya hadir untuk melayani, bukan menyulitkan.

Perlindungan terhadap penumpang bukan sekadar regulasi, tapi juga implementasi nyata di lapangan. Dan selama belum ada kejelasan tanggung jawab dalam setiap kejadian seperti ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara akan terus tergerus oleh rasa kecewa. (*)

Halaman :

Sorotan


Transparansi dan Risiko Perdagangan Kripto, Hak Konsumen yang Masih Rentan Diabaikan

Transparansi dan Risiko Perdagangan Kripto, Hak Konsumen yang Masih Rentan Diabaikan

Crypto

Produsen Wajib Tanggung Jawab terhadap Kemasan Sekali Pakai yang Merusak Lingkungan

Produsen Wajib Tanggung Jawab terhadap Kemasan Sekali Pakai yang Merusak Lingkungan

FMCG

Label Produk yang Menyesatkan, Tantangan dalam Perlindungan Konsumen

Label Produk yang Menyesatkan, Tantangan dalam Perlindungan Konsumen

FMCG

Perlindungan Konsumen di Tengah Gempuran Promosi yang Masif

Perlindungan Konsumen di Tengah Gempuran Promosi yang Masif

FMCG

Sering Tertipu Kemasan Menyesatkan, Konsumen Diingatkan Pentingnya Literasi Visual

Sering Tertipu Kemasan Menyesatkan, Konsumen Diingatkan Pentingnya Literasi Visual

FMCG

Pilihan Redaksi

Kisruh Tagihan Listrik, Mengapa Tagihan PLN Bisa Tiba-Tiba Membengkak?

Kisruh Tagihan Listrik, Mengapa Tagihan PLN Bisa Tiba-Tiba Membengkak?

Energi

Memahami Hak Konsumen Listrik, Dari Tagihan hingga Pemadaman Bergilir

Memahami Hak Konsumen Listrik, Dari Tagihan hingga Pemadaman Bergilir

Energi

Kasus Gagal Serah Terima Properti, Posisi Hukum Konsumen Perlu Diperkuat

Kasus Gagal Serah Terima Properti, Posisi Hukum Konsumen Perlu Diperkuat

Properti

Menelisik Hak Konsumen dalam Transaksi Properti, Apa Saja yang Dilindungi oleh Hukum?

Menelisik Hak Konsumen dalam Transaksi Properti, Apa Saja yang Dilindungi oleh Hukum?

Properti

Mencari Titik Temu Antara Perlindungan Konsumen dan Kepastian Hukum Perjanjian Fidusia

Mencari Titik Temu Antara Perlindungan Konsumen dan Kepastian Hukum Perjanjian Fidusia

Leasing

Baca Juga

Debitur Tak Perlu Panik, Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum dalam Eksekusi Fidusia

Debitur Tak Perlu Panik, Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum dalam Eksekusi Fidusia

Leasing

Leasing Tidak Bisa Menarik Kendaraan Tanpa Putusan Wanprestasi Melalui Pengadilan

Leasing Tidak Bisa Menarik Kendaraan Tanpa Putusan Wanprestasi Melalui Pengadilan

Leasing

Apa yang Harus Dilakukan Konsumen Jika Kendaraannya Dirampas Secara Sepihak?

Apa yang Harus Dilakukan Konsumen Jika Kendaraannya Dirampas Secara Sepihak?

Leasing

Kenali Antasida, Solusi untuk Maag dan Asam Lambung Secara Aman

Kenali Antasida, Solusi untuk Maag dan Asam Lambung Secara Aman

Kesehatan

Kenali Antihistamin Solusi untuk Mengatasi Alergi dan Gatal-Gatal

Kenali Antihistamin Solusi untuk Mengatasi Alergi dan Gatal-Gatal

Kesehatan

Berita Lainnya

Parasetamol Pilihan Aman untuk Meredakan Demam dan Nyeri Ringan

Parasetamol Pilihan Aman untuk Meredakan Demam dan Nyeri Ringan

Kesehatan

Ketahui Aturan Pakai Ibuprofen, Obat Serbaguna untuk Atasi Nyeri dan Demam

Ketahui Aturan Pakai Ibuprofen, Obat Serbaguna untuk Atasi Nyeri dan Demam

Kesehatan

Telkomsel Klarifikasi Terkait Kebijakan Kuota Internet yang Kedaluwarsa

Telkomsel Klarifikasi Terkait Kebijakan Kuota Internet yang Kedaluwarsa

Telekomunikasi

Strategi Unilever Indonesia Manfaatkan Data Hadapi Dinamika Pasar

Strategi Unilever Indonesia Manfaatkan Data Hadapi Dinamika Pasar

Liputan

Wakil Ketua MPR Ajak Semua Pihak Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat Demi Hindari Judol

Wakil Ketua MPR Ajak Semua Pihak Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat Demi Hindari Judol

Liputan