Keluhan serupa juga muncul di berbagai media sosial, menandakan bahwa masalah ini telah meluas dan menyentuh banyak kalangan masyarakat.

Padahal, peraturan pemerintah sudah cukup tegas dalam mengatur hak konsumen dalam situasi pembatalan penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 185 Tahun 2015 menetapkan bahwa dalam kondisi pembatalan oleh maskapai, konsumen berhak atas pengembalian penuh dana tanpa potongan.

Baca Juga: Tiket Murah dengan Pelayanan Muram, Realita Maskapai Berbiaya Rendah

Selain itu, maskapai diwajibkan memproses refund dalam waktu yang wajar. Sayangnya, tidak ada definisi pasti tentang waktu yang wajar ini, sehingga celah tersebut sering dimanfaatkan untuk menunda proses refund tanpa batas yang jelas.

Salah satu penyebab lamanya proses refund adalah alur birokrasi internal maskapai yang tidak efisien dan tidak transparan.

Konsumen diminta mengisi formulir secara daring atau mengirim email ke alamat yang tidak pernah membalas.

Baca Juga: Bappebti Blokir Lebih Seribu Situs PBK Ilegal Sepanjang Tahun 2023