Di sisi lain, lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dan Kementerian Perhubungan seharusnya bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan masalah ini.

Namun hingga kini, peran mereka belum terasa optimal. Pengaduan yang masuk ke YLKI, misalnya, lebih banyak diselesaikan melalui mediasi informal yang tidak mengikat.

BPSK yang memiliki kewenangan semi-yudisial pun belum banyak dimanfaatkan oleh konsumen karena minimnya sosialisasi dan kerumitan prosedur.

Padahal, pengalaman negara lain bisa menjadi acuan untuk pembenahan.

Di Uni Eropa, misalnya, ada aturan tegas yang mewajibkan maskapai mengembalikan dana maksimal dalam 7 hari kerja jika penerbangan dibatalkan oleh pihak maskapai.

Di Amerika Serikat, Departemen Transportasi (DOT) juga mengharuskan refund penuh dalam kasus pembatalan atau perubahan jadwal signifikan.