Bahkan, dalam beberapa kasus, konsumen harus datang ke kantor penjualan maskapai secara langsung untuk mengurus refund, yang tentu sangat merepotkan.

Belum lagi adanya kebijakan bahwa refund hanya bisa dilakukan jika pembelian dilakukan langsung melalui situs resmi maskapai, bukan melalui agen perjalanan daring (online travel agent/OTA).

Padahal, sebagian besar konsumen saat ini membeli tiket melalui platform pihak ketiga.

Baca Juga: Sosialisasi Perlindungan Konsumen “Cerdas di Era Digital“ di Sulawesi Utara

Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan refund di Indonesia belum berpihak pada konsumen.

Tidak adanya kejelasan tenggat waktu, minimnya transparansi informasi, serta lemahnya pengawasan dari regulator membuat maskapai merasa tidak berkewajiban mempercepat proses.

Bahkan beberapa maskapai hanya menawarkan voucher pengganti tiket alih-alih refund tunai, tanpa memberi pilihan kepada konsumen. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi.