Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa dikenai denda yang besar dan dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Indonesia seharusnya bisa menerapkan pendekatan serupa dengan menetapkan tenggat waktu maksimal pemrosesan refund, misalnya 14 hari kerja.

Selain itu, Kementerian Perhubungan perlu membuka kanal pengaduan khusus yang bisa diakses konsumen dengan mudah dan dijamin ditindaklanjuti. Sistem digitalisasi proses refund juga perlu didorong agar tidak lagi bergantung pada prosedur manual yang lambat dan tidak efisien.

Lebih penting lagi, kesadaran konsumen tentang hak mereka atas refund perlu terus ditingkatkan.

Banyak penumpang yang tidak tahu bahwa mereka berhak atas pengembalian dana penuh jika pembatalan dilakukan oleh maskapai, dan bukannya menerima voucher atau pemotongan besar-besaran tanpa persetujuan.

Edukasi publik melalui media sosial, kampanye pemerintah, maupun informasi langsung pada saat pembelian tiket bisa menjadi strategi untuk memperkuat posisi tawar konsumen.