Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Berdasarkan laporan tahunan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pengaduan terbanyak dari sektor transportasi udara selalu berkaitan dengan pembatalan dan perubahan jadwal secara sepihak.

Dalam laporan tahun 2023 misalnya, YLKI mencatat bahwa lebih dari 35 persen dari total pengaduan sektor aviasi berhubungan dengan masalah tersebut.

Ironisnya, hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara sisanya mengambang tanpa kejelasan.

Baca Juga: Sosialisasi Perlindungan Konsumen “Cerdas di Era Digital“ di Sulawesi Utara

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya. Tidak semua penumpang mengetahui bahwa mereka berhak menolak perubahan jadwal dan meminta pengembalian penuh.

Banyak pula yang merasa tidak memiliki posisi tawar dalam berhadapan dengan maskapai, apalagi jika mereka membeli tiket dengan harga promo yang sering kali dibatasi oleh syarat dan ketentuan yang rumit dan membingungkan.

Sementara itu, dari sisi regulator, meskipun Kementerian Perhubungan telah memiliki regulasi yang memadai, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran masih terbilang longgar.